Ikapi Jawa Barat: Pemerintah Harus Larang Penjualan Buku Langsung ke Sekolah

Bandung, Kompas - Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jawa Barat (Jabar) Asril Das mengatakan, secara logika pola penjualan buku pelajaran langsung ke sekolah yang dilakukan oleh sejumlah penerbit tidak bagus. Namun, ia tidak dapat mengatakan apakah tindakan tersebut melanggar etika atau hukum yang berlaku.

"Saya tidak setuju jika penerbit datang langsung ke sekolah meskipun dengan alasan promosi," kata Asril di Bandung, Kamis (5/8).

Maraknya penjualan buku pelajaran oleh penerbit secara langsung ke sekolah menuai protes dari para orangtua murid. Harga buku yang dijual di sekolah menjadi lebih mahal dibandingkan harga pasar.

Asril mengatakan, Ikapi tidak dapat mengendalikan atau melarang anggotanya untuk tidak berjualan ke sekolah karena dalam proses penjualan buku tersebut telah terjadi kolusi dengan guru. Jika harga buku di sekolah menjadi lebih mahal dibandingkan yang ada di pasaran, sesungguhnya hal tersebut terjadi karena adanya permainan diskon buku. Jika penerbit memberi diskon ke toko buku sebesar 25 persen dan toko menjual dengan diskon 20 persen, toko buku telah mengantongi keuntungan 5 persen.

"Satu-satunya jalan, pemerintah harus melarangnya kalau itu dianggap merusak dan mengganggu aktivitas belajar," tegas Asril.

Asril juga yakin, meskipun anggota Ikapi dilarang berjualan buku langsung ke sekolah, tingkat penjualan buku tidak akan berkurang. Pelarangan tersebut justru dianggap membuat perdagangan buku dan persaingan antarpenerbit menjadi lebih sehat.

Sekretaris Jenderal Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan hal senada. "Dinas pendidikan harus tegas melarang jual beli buku di lingkungan sekolah," ujarnya.

Tanpa campur tangan pemerintah, penjualan buku ke sekolah secara langsung sulit dihentikan karena telah terjadi kolusi antara penerbit, kepala sekolah, dan guru.